Nikita Sebrina

Makalah Manajemen Berbasis Sekolah

MANAJEMEN BERBASIS SEKOLAH
Dosen Pengampu:

DR. Rita Aryani., M.M

Disusun Oleh :

Nikita Sebrina 8720317150027

PROGRAM STUDI PENDIDIDKAN EKONOMI

UNIVERSITAS PANCA SAKTI BEKASI

2020/ 2021

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Otonomi dalam pendidikan perlulah dilaksanakan dalam menjawab tuntutan persaingan global dan dalam menyesuaikan sistem pendidikan dengan perkembangan jaman serta kebijakan yang dibuat oleh pemerintah daerah. Otonomi daerah ini merupakan implementasi dari azas desentralisasi yang telah diterapkan.

Dengan ditetapkannya kebijakan otonomi daerah ini maka mulai dari wilayah provinsi hingga kota/kabupaten akan mengurusi sendiri urusan daerahnya. Setiap daerah tersebut akan memiliki wewenang, hak, dan tanggung jawab sendiri untuk mengurus rumah tangganya sesuai dengan batasan dan kewenangan yang diberikan oleh pemerintah pusat.

Otonomi daerah ini diharapkan dapat mengefisienkan pelayanan publik di masyarakat sehingga dalam penerapannya masyarakat menjadi lebih dekat dengan pemerintah. Salah satu bidang yang didesentralisasikan adalah bidang pendidikan, dimana dalam penerapan di sekolah disebut Manajemen Berbasis Sekolah (MBS).

Manajemen Berbasis Sekolah ini merupakan kebijakan dalam sistem penyelenggaraan dan pengelolaan sekolah yang dilakukan secara mandiri. Sistem ini memberikan peluang bagi sekolah untuk mengatur pengelolaan sekolahnya secara demokratis, professional, dan dinamis. Hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan pemerataan pendidikan, mutu sekolah dan peningkatan efisiensi masyarakat.

B. RUMUSAN MASALAH

1. Apakah pengertian manajemen berbasis sekolah?

2. Bagaimana Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah dalam bidang pendidikan?

3. Apakah tujuan diterapkannya Manajemen Berbasis Sekolah ?

4. Apa hambatan dari penerapan Manajemen Berbasis Sekolah?

C. Tujuan

1. Untuk mengetahui apa itu Manajemen Berbasis Sekolah

2. Untuk mengetahui Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah dalam bidang pendidikan

3. Untuk mengetahui tujuan diterapkannya Manajemen Berbasis Sekolah

4. Untuk mengetahui Hambatan dari penerapan Manajemen Berbasis Sekolah

BAB II
PEMBAHASAN

A. Pengertian Manajemen Berbasis Sekolah (MBS)

Manajemen Berbasis Sekolah adalah model pengelolaan sekolah dengan memberikan kewenangan yang lebih besar pada tingkat sekolah untuk mengelola sekolahnya sendiri secara langsung. Dimilikinya kewenangan sekolah itu karena terjadi pergeseran kekuasaan dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah kepada sekolah langsung dalam pengelolaan sekolah. Dengan adanya kewenangan yang besar tersebut maka sekolah memiliki otonomi, tanggung jawab, dan partisipasi dalam menentukan program-program sekolah menurut Nurkolis (2003). Pada pengertian ini Nurkolis lebih menekankan pada seluruh pihak sekolah yang dilibatkan penuh dalam penentuan program-program sekolah, seluruhpihak sekolah yang dimaksud adalah kepala sekolah, guru, karyawan, peserta didik, komite sekolah, pihak kantin, dan orang tua dari peserta didik. Hal yang berbeda mengenai pengertian Manajemen Berbasis Sekolah menurut Suparlan yang lebih menekankan pada semua pemangku kepentingan pendidikan di sekolah yang harus terlibat dalam proses penentuan kebijakan sekolah.

B. IMPLEMENTASI MBS DALAM BIDANG PENDIDIKAN

Dalam penerapan MBS ini perlu diadakan pelatihan kepada pihak-pihak yang bersangkutan mengenai dinamika dalam kelompok, bagaimana cara dalam pemecahan masalah, pengambilan keputusan, komunikasi antar pribadi, teknik presentasi, dan penanganan konflik.

Empat faktor penting yang perlu diperhatikan dalam implementasi MBS yaitu

1. Kekuasaan yang dimiliiki sekolah. Besarnya kekuasaan sekolah tergantung bagaimana MPS dapat mengimplementasikan pemberian kekuasaan secara utuh seperti dituntut MBS tidak mungkin dilaksanakan sekaligus, tetapi memerlukan proses transsisi dari manajemen terpusat.

2. Pengetahuan dan ketrampilan sekolah, warga sekolah perlu memiliki pengetahuan untuk meningkatkan prestasi, memahami dan melaksanakan berbagai teknik, untuk itu sekolah harus memiliki sistem pengembangan sumber daya manusia

3. Sistem informasi, informasi yang jelas untuk monitoring, evaluasi dan akuntabilitas sekolah, informasi yang amat penting untuk dimiliki sekolah antara lain berkaitan dengan kemampuan guru, peserta didik serta visi dan misi sekolah.

4. Sistem penghargaan., sekolah yang melaksanakan MBS perlu menyusun sistem penghargaan bagi warganya yang berprestasi, untuk mendorong karirnya. Oleh karena itu, sistem penghargaan yang dikembangkan harus besifat proporsional, adil dan transparan.

Syarat dalam penerapan MBS sebagai berikut :

MBS perlu mendapatkan dukungan dari staf sekolah.
MBS perlu diterapkan secara bertahap agar kemungkinan berhasil lebih baik.
Diperlukan waktu kurang lebih 5 tahun untuk dapat menerapkan MBS secara berhasil.
Kantor dinas beserta staf sekolah perlu pelatihan penerapan MBS serta harus menyesuaikan diri dengan peran dan saluran komunikasi yang baru.
Perlu disediakan anggaran untuk pelatihan dan penyediaan waktu untuk saling bertemu dengan antar staf secara teratur.
Pemerintah pusat dan daerah harus memberikan wewenangnya kepada kepala sekolah kemudian selanjutnya membagikan wewenang ini kepada guru dan orang tua atau wali murid.

Sedangkan menurut JC Tukiman Taruna (dalam Laili, 2011), implementasi MBS secara ideal mensyaratkan sebagai berikut :

Peningkatan mutu manajemen sekolah yang dapat dibuktika melalui keuangan, transparansi, tanggung-gugat (akuntabilitas) dan perencanaan partisipatif.
Peningkatan pembelajaran yang dilakukan melalui PAKEM (Pembelajaran aktif kreatif efektif dan menyenangkan).
Peningkatan partisipasi masyarakat melalui intensitas kepedulian masyarakat terhadap sekolah.

Ilustrasi Partisipasi, Transparansi, dan Akuntabilitas di dalam Good Goverence MBS. Partisipasi adalah kemampuan warga langsung dan tidak langsung untuk mengerti dan bersuara atau mempengaruhi proses pengambilan keputusan (politis). Partisipasi mulai dari tingkat rendah (a) berbagi informasi, (b) konsultasi, lalu ketingkat yg lebih tinggi, (c) kolaborasi berbagai peran dalam pengambilan keputusan dan sumberdaya, dan (d) pemberdayaan memberikan wewenang untuk pengambilan keputusan dan sumberdaya.

Transparansi adalah kemampuan rakyat/warga untuk (a) memperoleh dan mengerti informasi tentang pelayanan SD/MI, proses penyusunan anggaran dan penetapan keputusan biaya; dan (b) memantau atau mengidentifikasikan secara tepat siapa sebenarnya pembuat keputusan serta apa peran mereka dalam pengambilan keputusan.

Akuntabilitas berarti kewajiban pembuat keputusan untuk (a) tanggap atas warga perihal kebutuhan mereka; dan (b) kemampuan warga untuk meminta pertanggungjawaban pembuat kebijakan atas janji mereka.

Contoh dari MBS sendiri yaitu adanya beberapa bantuan yang diberikan oleh lembaga bantuan Australia (AusAID), sehingga pada tahun 2004 program tersebut telah berkembang ke 40 kabupaten di 9 propinsi dengan 1479 SD/MI. Replikasi program juga telah dilaksanakan oleh pemerintah pusat (Depdiknas) di 30 propinsi di Indonesia di bawah lambang “MBS”. Juga, USAID – lembaga bantuan dari pemerintah Amerika Serikat juga telah mengembangkan program MBS sejenis di Jawa Timur dan Jawa Tengah yaitu Managing Basic Education (MBE), serta pada tahun 2004 model MBS juga dilaksanakan di tiga kabupaten Jawa Timur dengan dukungan Indonesia – Australia Partnership in Basic Education (IAPBE). Mulai tahun 2005, USAID juga memberikan bantuan untuk model MBS ini di 7 propinsi di Indonesia melalui program Decentralized Basic Education (DBE).

C. Tujuan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS)

Tujuan penerapan manajemen berbasis sekolah secara umum adalah untuk memandirikan atau memberdayakan sekolah melalui pemberian kewenangan (otonomi) kepada sekolah, pemberian fleksibilitas yang lebih besar kepada sekolah untuk mengelola sumberdaya sekolah, dan mendorong partisipasi warga sekolah dan masyarakat untuk meningkatkan mutu pendidikan.

Secara terperinci MBS bertujuan untuk :

1. Meningkatkan mutu pendidikan melalui peningkatan kemandirian, fleksibilitas, partisipasi, keterbukaan, kerjasama, akuntabilitas, sustainabilitas, dan inisiatif sekolah dalam mengelola, memanfaatkan, dan memberdayakan sumberdaya yang tersedia.

2. Meningkatkan kepedulian warga sekolah dan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan melalui pengambilan keputusan bersama

3. Meningkatkan tanggungjawab sekolah kepada orangtua, masyarakat, dan pemerintah tentang mutu sekolahnya dan

4. meningkatkan kompetisi yang sehat antar sekolah tentang mutu pendidikan yang akan dicapai.

D. Hambatan dalam Penerapan MBS

Hambatan dalam penerapan MBS :

1. Kurang berminat untuk ikut terlibat dalam pengelolaan MBS

Beberapa orang tidak menginginkan tugas tambahan diluar tugas pekerjaan yang telah mereka lakukan. Karena sebagian orang beranggapan dengan adanya penerapan MBS maka hanya akan menambah beban. Pihak sekolah menjadi lebih banyak menggunakan watunya untuk mengatur perencanaan dan anggaran. Akibatnya pihak sekolah kurang memiliki waktu untuk memikirkan aspek-aspek lain dari pekerjaan mereka. Serta tidak semua guru mau untuk ikut andil dalam proses penyusunan anggaran.

2. Tidak efisien

Pengambilan keputusan dalam sistem kerja MBS dilakukan secara partisipatif sehingga menimbulkan frustasi dan kebanyakan memakan waktu yang lebih lamban jika dibandingkan dengan cara yang sentralis.

3. Memerlukan pelatihan khusus

Pihak pihak sekolah yang ikut andil dalam MBS sebagian ternyata belum berpengalaman dalam menerapkan model MBS ini. Kebanyakan pihak yang ikut andil ternyata tidak memiliki keahlian dan kemampuan terkait hakikat MBS yang sebenarnya serta bagaimana pengelolaannya.

4. Kebingungan terhadap peran dan tanggung jawab baru dalam MBS

Pihak sekolah yang selama ini belum menggunakan model MBS, akan terkejut an kebingungan dengan sistem dalam MBS. Hal ini dapat menimbulkan keraguan dalam memikul tangung jawab pengambilan keputusan. Sehingga, penerapan MBS dapat mengubah peran serta tanggung jawab pihak-pihak yang berkepentingan.

5. Kesulitan koordinasi

Sistem kerja MBS yang partisipatif mengharuskan adanya koordinasi yang efisien dan efektif. Maka dibutuhkan koordinasi antar pihak yang berkepentingan untuk bekerja sama dalam mencapai tujuan masing-masing. Dua hal yang penting adalah pelatihan atau trainee tentang apa itu MBS serta penjelasan peran dan tanggung jawab serta hasil yang dibutuhkan semua pihak yang berkepentingan.

6. Kepala sekolah kurang memahami penerapan MBS

Hal ini disebabkan karena kepala sekolah sudah terbiasa dengan pola manajemen lama yang terasa sentralistis. Selain itu, tenaga pendidik kurang memahami bagaimana menyelaraskan antara MBS dengan proses pembelajaran di sekolah. Terdapat juga kepala sekolah yang hanya sebatas membentuk komite sekolah tetapi dalam pengelolaannya masih dimonopoli oleh kepala sekolah.

BAB III

PENUTUP

KESIMPULAN

Manajemen Berbasis Sekolah adalah suatu pendekatan dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan yang pengelolaan sekolah sepenuhnya diserahkan kepada pihak sekolah guna menentukan suatu kebijakan-kebijakan tertentu untuk mencapai tujuan-tujuan penyelenggaraan pendidikan dengan menjalin kerja sama antara sekolah, masyarakat, dan pemerintah.

Tujuan penerapan Manajemen Berbasis Sekolah secara umum adalah untuk memandirikan atau memberdayakan sekolah melalui pemberian kewenangan (otonomi) kepada sekolah, pemberian fleksibilitas yang lebih besar kepada sekolah untuk mengelola sumberdaya sekolah, dan mendorong partisipasi warga sekolah dan masyarakat untuk meningkatkan mutu pendidikan.

Hambatan dalam penerapan MBS :

1. Kurang berminat untuk ikut terlibat dalam pengelolaan MBS